 |
| Photo source: Instagram/wordfangs |
Lanskap kebudayaan dan politik Indonesia pada periode 2025-2026 diwarnai oleh dikotomi yang tajam antara ekspresi artistik individu dan manuver pragmatis negara. Di satu sisi, industri musik tanah air diguncang oleh gelombang kepanikan moral yang menyasar figur-figur progresif seperti Baskara Putra, yang melalui proyek musiknya—Hindia,.Feast, dan Lomba Sihir—dicap sebagai penyebar ajaran satanisme. Di sisi lain, pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah diplomasi yang kontroversial dengan bergabung ke dalam "Board of Peace", sebuah inisiatif perdamaian bentukan Amerika Serikat yang melibatkan Israel sebagai anggota kunci. Kontradiksi ini memicu pertanyaan fundamental di ruang publik: bagaimana seorang musisi yang dituduh "menyembah setan" justru tetap teguh berdiri di garis depan pembelaan kemanusiaan Palestina, sementara otoritas negara yang mengklaim membawa misi perdamaian justru bersanding dengan entitas yang dituduh melakukan genosida?
Anatomi Kepanikan Moral: Pembatalan Konser Baskara Putra di 2025
Krisis identitas dan ekspresi ini mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2025 di Aceh dan di Tasikmalaya. Sebagai kota yang memiliki julukan "Kota Santri", Tasikmalaya menjadi medan tempur bagi benturan nilai antara seni kontemporer dan konservatisme agama. Pembatalan penampilan seluruh proyek musik Baskara Putra dalam festival "Ruang Bermusik 2025" bukan sekadar masalah teknis operasional, melainkan refleksi dari ketakutan sosiologis yang mendalam terhadap pengaruh budaya yang dianggap menyimpang dari syariat Islam.
Peristiwa pembatalan ini tidak terjadi secara mendadak, melainkan melalui eskalasi tekanan dari berbagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) keagamaan di Tasikmalaya. Tekanan ini mulai menguat setelah beredarnya cuplikan video konser Baskara Putra dari tahun-tahun sebelumnya yang dianggap mengandung simbolisme okultisme. Berikut rangkaian waktu pembatalan konser Baskara Putra:
13 Juni 2025
Peninjauan Izin di Aceh. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melakukan rapat dan mengeluarkan surat peninjauan kembali terkait konser Hindia di Banda Aceh.
18 Juni 2025
Pembatalan di Banda Aceh. Konser Hindia di Taman Budaya Banda Aceh resmi dibatalkan karena izin keramaian dari pihak kepolisian tidak diterbitkan.
Awal Juli 2025
Gelombang Penolakan Tasikmalaya. Aliansi Aktivis Muslim Tasikmalaya dan kelompok Al Mumtaz menyatakan keberatan keras terhadap rencana penampilan Hindia, .Feast, dan Lomba Sihir.
15 Juli 2025
Unjuk Rasa di Tugu Asmaul Husna. Massa ormas Islam menggelar aksi turun ke jalan di pusat Kota Tasikmalaya, menuntut panitia festival membatalkan seluruh agenda Baskara Putra.
15 Juli 2025
Mediasi Gagal. Pihak Event Organizer (EO) mencoba menawarkan negosiasi berupa pengurangan durasi tampil menjadi 45 menit, namun ditolak mentah-mentah oleh perwakilan ormas.
16 Juli 2025
Pengumuman Pembatalan Resmi. Pembatalan ini memicu reaksi berantai di kalangan penggemar. Banyak calon penonton yang berasal dari luar daerah, seperti Pangandaran, merasa kecewa karena telah mempersiapkan perjalanan jauh namun akhirnya hanya bisa mengajukan refund tiket. Pihak kepolisian pun membenarkan adanya penolakan yang sangat kuat dari kelompok masyarakat sebagai alasan utama dicabutnya izin keamanan bagi penampil tersebut.
Narasi Satanisme dan Simbolisme Panggung
Tuduhan bahwa Baskara Putra adalah seorang satanis atau pemuja setan berakar pada interpretasi literal terhadap elemen artistik panggungnya. Ketua Al Mumtaz Kota Tasikmalaya, Ustaz Hilmi Afwan, secara spesifik menunjuk adanya indikasi simbol-simbol yang menyerempet norma syariat, termasuk penggunaan lambang yang menyerupai Baphomet, simbol Dajjal, dan jargon-jargon yang diasosiasikan dengan Freemason serta gerakan ateis.
Salah satu "bukti" yang paling sering digunakan oleh kelompok penolak adalah lagu berjudul "Matahari Tenggelam". Dalam salah satu penampilannya di tahun 2023, Baskara meminta penonton menutup mata dengan kain yang disediakan panitia, lalu membukanya saat lagu mencapai klimaks di mana sebuah patung besar terpampang di panggung. Lirik lagu tersebut yang berbunyi "Ku doakan kita semua masuk neraka" dianggap sebagai ajakan sesat secara teologis, meskipun bagi para penggemar dan kritikus musik, lirik tersebut merupakan bentuk metafora sarkastik terhadap kondisi sosial dan keputusasaan generasi muda.
Baskara sendiri menanggapi tuduhan ini dengan gaya yang provokatif namun santai. Melalui media sosial, ia pernah menulis, "Puji Tuhan dianggap illuminati. Apakah ini tandanya aku sudah dianggap sukses?". Meskipun musisi internasional seperti Jae Park (eaJ) turut membela dengan menyatakan bahwa Baskara adalah seorang Katolik, narasi satanis ini telah terlanjur menjadi alat represi budaya yang efektif di wilayah-wilayah konservatif Indonesia.
Kontradiksi yang menarik muncul ketika melihat bagaimana Baskara Putra dan grup musik .Feast mengelola narasi politik mereka. Meskipun dicap sebagai satanis, mereka tidak pernah absen dalam menyuarakan pembelaan terhadap Palestina di setiap kesempatan. Panggung.Feast bukan hanya menjadi ruang untuk distorsi gitar dan teriakan vokal, tetapi juga menjadi layar raksasa bagi kritik terhadap ketidakadilan global dan kegagalan pemerintah domestik.
Setiap konser .Feast secara konsisten menampilkan visual panggung yang mencolok: bendera Palestina, data korban genosida, hingga kritik terhadap kebijakan legislasi yang tidak transparan di Indonesia. Bagi Baskara, pembelaan terhadap Palestina adalah perpanjangan dari nilai-nilai kemanusiaan universal yang tidak bisa dikompromikan oleh label agama apapun yang disematkan padanya. Konsistensi ini menciptakan resonansi kuat di kalangan aktivis muda yang melihat musisi sebagai saluran aspirasi politik alternatif ketika saluran formal dianggap buntu.
Geopolitik "Board of Peace": Antara Diplomasi dan Transaksi
Di saat gerakan akar rumput melalui seni terus menyuarakan dukungan tanpa syarat bagi kemerdekaan Palestina, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil jalan yang berbeda. Prabowo, yang sejak awal menyatakan akan melanjutkan keberlanjutan program Presiden Joko Widodo, justru membawa Indonesia ke dalam sebuah struktur organisasi internasional baru yang bernama "Board of Peace" (BoP).
Board of Peace adalah inisiatif yang lahir dari ambisi geopolitik Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Meskipun pembentukannya didorong oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada November 2025 pasca gencatan senjata di Gaza, BoP secara operasional berdiri sebagai organisasi yang otonom dan cenderung menyampingkan peran PBB secara keseluruhan.
BoP memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang sangat terpusat pada figur ketua, di mana setiap resolusi tunduk pada persetujuan final Trump. Kritikus dari negara-negara Uni Eropa seperti Prancis dan Inggris, menyuarakan kekhawatiran bahwa badan ini lebih menyerupai perusahaan multinasional bergaya kolonial daripada lembaga perdamaian sejati.
Mengapa Israel Tergabung?
Keanggotaan Israel dalam Board of Peace adalah poin yang paling krusial sekaligus kontroversial. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bergabung dengan BoP sebagai langkah strategis untuk mengamankan kepentingan pertahanan Israel di masa pasca-perang Gaza. Dalam kerangka BoP, Israel diberikan jaminan bahwa Gaza akan didemiliterisasi sepenuhnya dan pemerintahan di sana tidak akan lagi melibatkan Hamas atau Otoritas Palestina tradisional, melainkan dikelola oleh komite teknokratis di bawah pengawasan internasional.
Partisipasi Israel ini juga didorong oleh visi ekonomi Trump yang melihat Gaza sebagai aset properti yang berharga. Proyek "Sunshine" yang diusulkan membayangkan Gaza sebagai "Riviera Mediterania Baru" dengan pembangunan ratusan hotel mewah dan pulau buatan. Dengan bergabung dalam BoP, Israel dapat melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara Muslim yang juga anggota BoP (seperti Indonesia, Arab Saudi, dan Turki) melalui koridor kerjasama ekonomi dan rekonstruksi, sambil tetap mempertahankan kontrol keamanan di wilayah tersebut.
Paradoks Prabowo dan Warisan Jokowi
Langkah Presiden Prabowo membawa Indonesia masuk ke dalam Board of Peace memicu perdebatan mengenai konsistensi diplomasi Indonesia. Presiden Joko Widodo dikenal dengan sikapnya yang secara terang-terangan mendukung kemerdekaan penuh Palestina berdasarkan solusi dua negara dan menolak segala bentuk pengakuan terhadap kedaulatan Israel tanpa kemerdekaan Palestina.
Prabowo menyatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP adalah strategi untuk tetap "berada di dalam ruangan" (in the room) agar bisa memengaruhi keputusan besar bagi rakyat Palestina. Indonesia berkomitmen mengirimkan hingga 8,000 personel pasukan perdamaian sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza. Namun, kritik muncul karena Indonesia duduk bersama Israel dalam satu wadah yang piagamnya bahkan tidak menyebutkan kata "Gaza" atau "Palestina" secara spesifik, melainkan lebih berfokus pada stabilitas global dan kepentingan bisnis.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia siap keluar (exit) dari BoP jika badan tersebut gagal mewujudkan kedaulatan absolut Palestina. Namun, keterlibatan awal ini sudah cukup untuk membuat publik bertanya-tanya: apakah ini bentuk keberlanjutan yang sejati atau justru pergeseran menuju diplomasi transaksional yang lebih condong pada aliansi dengan kekuatan besar?
"There’s No Peace in Board of Peace"
 |
| Photo source: Instagram/martinusragitaa |
Ketegangan narasi antara musisi dan negara mencapai titik didih baru pada 10 Februari 2026. Dalam sebuah konser .Feast di Jakarta, Baskara Putra kembali membuktikan konsistensi politiknya. Panggung pertunjukan tersebut dipenuhi oleh visual yang lebih radikal dan spesifik dalam mengkritik kebijakan pemerintah terbaru.
Visual yang ditampilkan secara mencolok berbunyi "There’s no peace in Board of Peace" dan "Free Palestine". Pesan ini merupakan serangan langsung terhadap narasi perdamaian yang dipromosikan oleh pemerintahan Prabowo melalui BoP. Bagi.Feast, perdamaian yang didasarkan pada eliminasi hak-hak politik Palestina dan pembangunan resort mewah di atas reruntuhan genosida bukanlah perdamaian yang adil. Tindakan ini mempertegas bahwa bagi Baskara, pembelaan terhadap Palestina bukan hanya soal retorika eksternal, melainkan juga alat untuk menguji integritas kebijakan pemerintah domestik.
Perspektif Teologis: Definisi Satanis dalam Konteks Genosida
Salah satu aspek yang paling tajam dalam topik pembahasan ini adalah penggunaan label "satanis". Jika Baskara dituduh satanis karena estetika panggung, bagaimana dengan entitas yang melakukan penghancuran massal secara fisik? Al-Qur'an memberikan deskripsi yang mendalam mengenai karakter-karakter yang dianggap sebagai pengikut atau kawan setan berdasarkan perbuatan mereka di bumi.
Teks suci Al-Qur'an menyebutkan sifat-sifat kaum yang berbuat kerusakan (fasad) dan kesombongan (uluwwan), yang sering kali diasosiasikan dengan pengaruh setan.
Surat Al-Isra Ayat 4: "Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu: 'Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar'". Ayat ini secara historis dan teologis menggambarkan potensi pengulangan perilaku destruktif yang didorong oleh kesombongan. Dalam konteks modern, banyak yang menafsirkan bahwa genosida di Gaza adalah manifestasi nyata dari kerusakan tersebut.
Surat Al-Isra Ayat 27: "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya". Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa penggunaan harta dalam jalan kemaksiatan dan perusakan adalah ciri khas "saudara setan". Jika kita melihat biaya keanggotaan BoP sebesar $1 miliar dan visi pembangunan Gaza sebagai proyek komersial elit di tengah penderitaan pengungsi, maka karakteristik "pemborosan dalam kejahatan" ini menjadi sangat relevan.
Surat Al-Ma'idah Ayat 82: Menjelaskan tentang kerasnya permusuhan kelompok tertentu terhadap orang-orang beriman. Namun, tafsir kontemporer menekankan bahwa permusuhan ini bukan sekadar identitas rasial, melainkan perilaku penindasan yang tidak mengenal batas kemanusiaan.
Secara etis dan moral, genosida adalah tingkat kejahatan tertinggi yang bisa dilakukan oleh sebuah entitas politik. Jika setan didefinisikan sebagai kekuatan yang menghasut manusia untuk melakukan penghancuran, ketidakadilan, dan kesombongan, maka tindakan militer Israel yang menghancurkan rumah sakit, sekolah, dan menewaskan puluhan ribu warga sipil di Gaza memenuhi seluruh kriteria tindakan "satanic" dalam pengertian perilaku.
Dalam logika ini, terjadi pembalikan stigma. Baskara Putra mungkin menggunakan estetika yang menakutkan bagi kaum konservatif, namun tindakannya konsisten membela kehidupan. Sebaliknya, entitas yang menggunakan bahasa formal diplomasi perdamaian namun terlibat dalam penghancuran bangsa lain justru lebih dekat dengan definisi teologis tentang "kerusakan di muka bumi" yang didorong oleh bisikan setan.
Di persimpangan sejarah ini, publik Indonesia dihadapkan pada dua kutub kepercayaan yang berbeda:
Presiden Prabowo Subianto: Mewakili jalur pragmatisme negara. Kepercayaannya didasarkan pada klaim bahwa Indonesia bisa mengubah sistem dari dalam dengan menjadi bagian dari Board of Peace. Namun, keterlibatan Israel dan model "bisnis perdamaian" yang transaksional membuat legitimasi klaim ini sangat rapuh di mata publik yang menjunjung tinggi keadilan sejarah.
Baskara Putra: Mewakili jalur integritas artistik dan aktivisme moral. Meskipun dicap negatif oleh sebagian masyarakat, ia tetap konsisten menyuarakan kritik yang tajam terhadap segala bentuk penindasan, baik di dalam maupun di luar negeri. Bagi banyak orang, keberaniannya untuk terus membela Palestina setelah pencekalan dan tuduhan satanis menjadikannya sosok yang lebih otentik dan dapat dipercaya dalam konteks pembelaan kemanusiaan.
Pada akhirnya, waktu akan membuktikan apakah keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace akan benar-benar menghasilkan kemerdekaan bagi Palestina, ataukah hanya akan menjadi paku terakhir di peti mati harapan bangsa tersebut. Sementara itu, musik dan visual panggung .Feast akan terus menjadi pengingat bahwa di balik label-label sosial yang disematkan, nurani kemanusiaan yang konsisten adalah mata uang kepercayaan yang paling berharga.
